UNSUR UNSUR DAN ASPEK ASPEK NEGARA

UNSUR UNSUR DAN ASPEK ASPEK NEGARA

Bost Trick    Oktober 15, 2021    Comment   

UNSUR UNSUR DAN ASPEK ASPEK NEGARA

unsur mengandung arti bagian bagian yang akan membentuk satu kesatuan

aspek yaitu segi pandangan yang mewarnai satu kesatuan yang sudah terbentuk

A. UNSUR UNSUR NEGARA

  unsur pembentuk bersifat mutlak (konstitutif), dan ada pula yang bersifat tambahan (deklaratif)

            1. Unsur mutlak

                        -rakyat

                        -wilyah

                        -pemerintah yang berdaulat

            2. Unsur tambahan

                        -pengakuan dari Negara lain

1. Rakyat

            rakyat adalah kumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit yang berlainan.

            lebih khusus lagi rakyat diartikan “semua orang yang berdiam didalam suatu Negara/menjadi penghuni Negara.

rakyat dibedakan menjadi :

*penduduk dan bukan penduduk

-penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal didalam wilayah Negara

-bukan penduduk adalah mereka yang berada didalam wilayah Negara yang sedang melakukan kunjungan wisata.

*warga Negara bukan warga Negara

-warga Negara ialah mereka yang berdasarkan hokum merupakan anggota dari suatu Negara

tiga unsur dasar yang menentukan warga Negara :

1. asas keturunan atau pertalian darah (ius sanguinis)

kewarga negaraan seseorang didasarkan oleh kewarganegaraan orang tuanya

2. asas kedaerahan/territorial (ius soli)

menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada tempat ia dilahirkan meskipun orang tuanya berasal dari negara lain.

3. asa pewarganegaraan (naturalis)

asas penentuan ini dapat dilakukan manakala seseorang yang berkewarganegaraan asing mengajukan permohonan menjadi warga Negara dari suatu Negara tertentu

2. Wilayah

            wilayah bagi suatu Negara merupakan unsur yang mendasarkan peran penting wilayah bagi Negara

 -sebagai tempat penetap rakyat dan tempat perintah menyelenggarakan perintahnya

 -sebagai symbol kedaulatan dan integrasi kewilayahan

wilayah Negara meliputi : daratan, lautan, udara dan daerah ekstrateritorial

 -wilayah daratan ditentukan dalam perjanjian dengan Negara Negara tetangga

 -wilayah lautan di suatu Negara dgn batas batas tertentu disebut lautan territorial

 -wilayah udara suatu Negara berada diatas wilayah daratan dan lautan Negara itu

 -wilayah ekstrateritorial ini berdasarkan hukum internasional, missal mencangkup kapal kapal laut yang berlayar dilaut terbuka, kantor kedutaan besar.

3. Pemerintah yag berdaulat

            pemerintah sebagai unsure Negara adalah pemerintah dalam pengertian luas, yaitu gabungan seluruh alat perlengkapan Negara.

kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang undang dan melaksanakannya dengan semua cara (paksaan) yang tersedia

4. pengakuan dari Negara lain

 a. pengakuan de facto yaitu pengakuan berdasarkan kenyataan (fakta) bahwa diatas wilayah itu diakui telah berdiri suatu hokum

 b. pengakuan de jure yaitu pengakuan berdasarkan hokum

B. ASPEK ASPEK NEGARA

1. Negara

 Negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumannya. (larson)

Negara merupakan sebuah fakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat  untuk suatu tujuan tertentu.

2. Rezim

 rezim adalah pemerintah yang berkuasa, dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok  orang yang menguasai Negara.

rezim lebih diartikan dengan prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa sebuah Negara.

3. aparat birokrasi

 birokrasi adalah system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan

para birokrit sekedar merupakan mesin Negara. tapi dalam praktiknya, borokrasi memiliki kekuatan dan kemandirian sendiri.

4. kebijakan

 kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi.

 kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

salam Pijar pintar.

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Bost Trick    Oktober 15, 2021    Comment   

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

Pijar Pintar - Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan.

Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu:

1. Asas Pancasila

Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

2. Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi

Asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Azas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum.

3. Asas Negara Hukum

Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.

Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau Rechstaat

adalah :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.
4. Adanya Undang-Undang Dasaer yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

4. Asas Demokrasi

Adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Azas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Azas kekeluargaan.

Asas Kesatuan

Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.

5. Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances

Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya.

Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif

2. Kekuasaan Eksekutif

3. Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica

1. Eksekutif

2. Legislatif

3. Yudikatif

6. Asas legalitas

Dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atau dengan kata lain the rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Bost Trick    Oktober 15, 2021    Comment   

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah,

dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)

1. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan)

1. Wilayah Negara (darat, laut, udara)
2. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban

rakyat sebagai perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya)

1. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem

perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan)

1. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah

hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat)

1. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera, dan sebagainya)